Ekonomi Nasional Terseret Isu Global

Bagi ekonomi Indonesia, 2014 bukan tahun yang mengecewakan. Namun, angka statistik indikator ekonomi tidak menggembirakan. Isu global seperti penguatan ekonomi Amerika Serikat dan melorotnya pertumbuhan ekonomi Cina menjadi perhatian sektor ekonomi sepanjang 2014 yang menyita perhatian dari optimisme program pemerintahan baru.

Kondisi ekonomi dunia selama tahun ini kerap menjadi kambing hitam pemburukan ekonomi nasional. Sejak awal 2014, kinerja ekonomi Indonesia sudah menunjukkan pelambatan. Angka pertumbuhan pada kuartal I 2014 turun di level 5,21 persen dari kuartal terakhir 2013 yang mencapai 5,72 persen. Angka pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal berikutnya bahkan lebih buruk.

Pelemahan ekonomi Cina berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor nasional. Pertumbuhan ekspor turun tajam. Pada Oktober 2014, ekspor tercatat melambat dari tahun sebelumnya hingga 2,21 persen. Pelemahan pertumbuhan ekonomi turut menurunkan nilai impor menjadi 2,21 persen pada Oktober 2014.

Memburuknya kinerja perdagangan juga terpengaruh penurunan harga komoditas, terutama di sektor pertambangan. Kondisi itu masih ditambah dengan kebijakan domestik berupa larangan ekspor mineral mentah pada awal tahun. Larangan yang berlaku sejak 12 Januari 2014 itu sontak membuat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2014 mengalami tekanan. Kebijakan ini bahkan membuat raksasa tambang dunia, Newmont Mining Corporation, terpaksa menghentikan kegiatan operasional mereka di Nusa Tenggara Barat. Pemburukan kinerja itu membuat 2014 bisa dikatakan sebagai tahun sunset bagi industri pertambangan mineral Indonesia.

Kondisi yang tidak lebih baik juga terjadi di sektor minyak dan gas (migas). Bagi negara-negara pengekspor minyak, 2014 bisa dikatakan sebagai tahun yang buruk. Dalam kurun Juni sampai awal Desember, harga minyak mentah di pasar dunia anjlok hingga 40 persen. Lazimnya, penurunan harga minyak mentah akan berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM). Di dalam negeri penurunan harga minyak dunia justru direspons pemerintah dengan menaikkan harga jual BBM bersubsidi per 18 November lalu.

Nilai ekspor Indonesia selama 2014 pun tidak tertolong dengan nilai tukar rupiah. Perbaikan ekonomi di AS dan rencana bank sentralnya membuat kebijakan suku bunga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah jatuh di titik terendah sejak krisis 1998 menjelang akhir tahun.  Namun, nilai tukar rupiah sudah menembus level Rp 12.242 sejak awal tahun. Penguatan rupiah hanya terjadi pada kuartal I 2014 ke level sekitar Rp 11.000 karena masuknya dana investasi asing.

Kondisi ekonomi makro domestik maupun global turut memengaruhi kinerja industri keuangan. Tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengawasi dan memungut iuran industri perbankan nasional. Meski pengawasan terhadap perbankan lebih terintegrasi, pemburukan ekonomi domestik turut menyurutkan ekspansi kredit perbankan. Kompetisi di industri perbankan pun bisa jadi semakin ketat setelah tahun ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyelesaikan penjualan Bank Mutiara. Bekas Bank Century itu dibeli lembaga keuangan asal Jepang, J-Trust dengan nilai Rp 4,41 triliun, lebih rendah dari angka penyelamatan Rp 6,7 triliun.

Kinerja pasar modal terbilang cukup moncer pada tahun ke-37 pengaktifannya. Sepanjang 2014, indeks harga saham gabungan (IHSG) beberapa kali membukukan rekor. Tak hanya tercermin dari kenaikan IHSG, membaiknya kinerja pasar modal nasional juga terlihat dari peringkatnya yang berada di urutan ketiga di antara negara-negara Asia pada Agustus lalu. Namun, mendekati pengujung tahun, IHSG justru kerap mengalami koreksi.

Industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah kinerjanya selama 2014 juga cenderung melambat. Pertumbuhan perbankan syariah tahun ini diperkirakan hanya di kisaran 10-13 persen.  Realisasi pertumbuhan year on year sampai Oktober 2014 baru 13 persen dengan aset mencapai Rp 260,56 triliun. Sementara itu, pangsa pasar bank syariah masih belum mampu menembus lima persen, tepatnya 4,9 persen.

Meski demikian, kondisi ekonomi domestik tidak sepenuhnya mengecewakan. Selama 2014 Indonesia masih memiliki iklim usaha yang relatif baik untuk mengundang investor. Kondisi ini tergambar dari lonjakan realisasi investasi yang mencapai 16,8 persen sepanjang Januari-September 2014 dibandingkan periode yang sama pada 2013. Investasi asing masih mendominasi, namun pertumbuhan investasi domestik lebih signifikan. Pada kuartal III 2014, investasi asing mendominasi hingga 65,3 persen dari total investasi. Namun, nilai investasi asing pada periode itu hanya tumbuh 16,9 persen (yoy). Sementara, investasi domestik melonjak hingga 16,9 persen.

Sumber : www.republika.co.id

Pembahasan:

Perekonomian Indonesia pada 2014 memang dinilai tidak menggembirakan, kondisi perekonomian dunia menjadi kambing hitam dari terpuruknya perekonomian nasional. Sejak awal tahun kinerja perekonomian memang sudah menunjukan perlambatan kinerja.

Lemahnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari berbagai sector, baik dari ekspor, perdagangan, pertambangan, migas, serta industry keuangan. Namun kinerja pasar modal dinilai cukup baik, karena IHSG  beberapa kali mencetak rekor dengan membaiknya pasar modal nasional menduduki posisi ketiga dari Negara – Negara Asia, sayangnya pada akhir tahun IHSG harus menghadapi koreksi. Meskipun begitu, kondisi ekonomi domestic masih relative baik untuk mengundang investor.

BKPM: Tahun 2015, Industri Padat Karya Masih Hadapi Dua Hambatan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai ada dua hambatan yang masih menjadi perhatian para pelaku usaha di industri padat karya tahun 2015. Hambatan tersebut yaitu kerumitan proses perizinan investasi di daerah dan permasalahan ketenagakerjaan.

"Dua itu itu menjadi concern pelaku usaha ketika akan melakukan perluasan investasi," kata Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran pers BKPM yang diterima Kompas.com, Jakarta, Kamis (25/12/2014).

Franky menambahkan, BKPM saat ini sedang mencoba melakukan proses integrasi perizinan baik di pusat dan daerah. Diharapkan, langkah tersebut bisa mengatasi masalah yang dihadapai investor terkait kerumitan perizinan investasi di daerah.

Sementara untuk isu ketenagakerjaan, BKPM kata dia akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja. Diharapkan, nantinya industri padat karya mampu menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran.

Sebelumnya, BKPM mengatakan bahwa sektor industri padat karya memiliki potensi besar penyumbang devisa negara. Dalam periode Oktober-Desember 2014, komitmen nilai investasi industri tersebut mencapai 672 juta dollar AS dari empat investor.

Menurut Franky, nilai investasi tersebut sangat mungkin bertambah karena sepanjang periode tersebut, BKPM mencatat ada 13 investor yang mengindikasikan minat investasi.

Sumber : www.kompas.com

Pembahasan:

Hambatan yang dialami para pelaku usaha padat karya yaitu karena rumitnya perizinan investasi dan masalah ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya perkembangan – perkembangan usaha padat karya, pemerintah sebaiknya segera mengintegrasikan perizinan di pusat dan di daerah agar lebih mempermudah investor dalam menginvestasikan dananya untuk usaha padat karya.

Kerumitan tenaga kerja selain dapat dikoordinasikan dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Kementrian Industry, dari para pelaku usaha padat karya dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat membantu untuk mengurangi pengangguran. Pemerintah sebaiknya juga lebih memberikan perhatian pada usaha padat karya mengingat usaha padat karya memiliki potensi besar sebagai penyumbang devisa kepada Negara.

BBM PREMIUM DIHAPUS, PERTAMINA BERSAING KETAT DENGAN SPBU ASING

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas (Migas) usul pemerintah menghapus peredaran premium subsidi atau bahan bakar minyak (BBM) dengan jenis Ron 88 alias premium. Wacana ini membuat pengusaha SPBU nasional yang tergabung ke dalam keanggotaan Hiswana Migas menjadi cemas.

Pasalnya, penghapusan BBM tipe Ron 88 sangat dinanti oleh pemilik SPBU asing. Sebab selama ini pemilik SPBU asing susah berkembang karena masih beredarnya BBM jenis premium Ron 88 di Indonesia.

"Kompetitor selama ini mati suri karena pemerintah masih salurkan Ron 88 sedangkan mereka tidak. Artinya nanti produk kita sama dengan kompetitor. Kita susah head to head sama kompetitor. Mereka ranking pertama. Kita ranking 3," kata Ketua II DPP Hiswana Migas M. Ismeth saat diskusi di Waroeng Daun, Jakarta, Sabtu (27/12/2014).

Jika wacana penghapusan BBM subsidi tipe premium Ron 88 jadi direalisasikan maka Hiswana Migas meminta pemerintah bertindak adil karena selama ini pengusaha SPBU hanya memperoleh marjin atau keuntungan tipis.

"Jangan sampai terjadi liberasasi. Pengusaha SPBU harus dilindungi. Negara wajib melindungi pengusaha," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, sepakat untuk melindungi pengusaha SPBU nasional jika premium tipe Ron 88 dihapus dari peredaran. Pemerintah bisa membuat hambatan bagi pemilik SPBU asing yang beroperasi Indonesia.

"Dipersulit SPBU asing untuk menjamur. Dibikin pengetatan. SPBU asing bisa diwajibkan punya tangki hingga kilang di Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria sependapat agar pemerintah melindungi pengusaha SPBU nasional. Meski demikian, keberadaan SPBU asing tetap diperlukan agar tercipta kompetisi.

"Menang jangan diberi prioritas lunak. Tapi asing diperlukan sebagai pembanding. Tanpa pembanding, pemilik SPBU senaknya jemur kolor di depan SPBU," jelasnya.

Sumber: www.detik.com

Pembahasan:

Wacana mengenai penghapusan BBM jenis premium meresahkan para pengusaha SPBU Nasional. Karena jika BBM jenis premium dihapuskan, hal tersebut memberikan keuntungan untuk competitor SPBU asing. Masyarakat lebih memilih menggunakan premium dikarenakan premium lebih murah karena mendapatkan subsidi dari Negara, jika premium dihapuskan maka masyarakat akan beralih kepada SPBU asing, karena dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan pertamax, kualitas yang dimiliki oleh produk asing lebih baik.

Maka dari itu sudah sepatutnya pemerintah melindungi pengusaha SPBU dalam negeri agar tetap bisa bersaing dengan SPBU asing.

Pasar Rakyat Kian "Tersingkir", Perbankan Harus Lebih Perhatian

Peran pasar rakyat (tradisional) sebagai tulang punggung ekonomi nasional kian hari kian menyusut. Bukan tanpa sebab. Menjamurnya pusat pembelanjaan modern diberbagai daerah di Indonesia bisa jadi faktor utama yang "menyingkirkan" pasar rakyat tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif dan Ketua Yayasan Danamon Peduli, Restu Pratiwi, "tersingkirnya" pasar rakyat haruslah menjadi perhatian semua pihak. Bahkan, institusi perbankan pun menurutnya harus ikut memperhatikan hal tersebut.

"Peran pemerintah, swasta, organisasi dan media dapat melebur menjadi satu kekuatan untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan pasar rakyat," ujar Restu dalam diskusi mengenai pasar rakyat, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Kata dia, pasar rakyat merupakan showcase yang paling banyak berbicara mengenai kekayaan dan komoditas suatu daerah. Bahkan kata dia, pasar rakyat tak hanya sekedar proses jual beli tetapi juga tempat terjadinya interaksi sosial.

Selain itu, pasar rakyat menurut Restu memiliki aspek sejarah dan budaya yang menjadi pengakuan tersendiri atas keunikan karakter bangsa Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, 12,5 persen atau 30 juta penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar rakyat. Sementara itu dari data survei AC Nielsen tahun 2013, pasar rakyat kian menurun.

Dari 13.550 tahun 2007 menjadi hanya 9.950 di tahun 2013. Sementara perbandingan pertumbuhan pasar rakyat terhadap pasar modern cukup besar, dimana pasar rakyat hanya -8,1 persen sementara pasar modern 31,4 persen.

Sumber : www.kompas.com

Pembahasan:

Pemerintah, pihak swasta, media perbankan serta masyarakat umum sepatutnya memberikan perhatian ekstra untuk pasar rakyat, agar pasar rakyat dapat lebih dikembangkan. Saat ini masyarakat lebih memilih untuk pergi ke pasar modern, karena lebih nyaman, rapi, teratur dan lebih bersih. Sementara orang mengenal pasar rakyat lebih kotor, panas, berantakan dan tidak teratur. Padahal saat ini beberapa pasar rakyat sudah mulai dibangun agar lebih bersih, rapi dan teratur.

Sementara untuk proses jual beli, dipasar rakyat terhitung lebih murah dan dapat dilakukan tawar menawar. Tidak seperti di pasar modern yang sudah mematok harga yang tidak dapat dirubah kecuali sedang diskon ataupun promosi.

Jika pasar rakyat dianggap memiliki sejarah dan budaya yang menjadi pengakuan tersendiri atas keunikan karakter bangsa Indonesia, maka pasar rakyat harus dilestarikan, dikembangkan dan dijaga. Para pengusaha pun sebaiknya turut aktif untuk memajukan pasar rakyat dengan menanamkan modal atau memasarkan produknya di pasar rakyat.