Upah Buruh Naik, Pengusaha Ogah Investasi Industri Padat Karya

Pengusaha mengancam enggan investasi di industri padat karya apabila pemerintah tak sanggup menyelesaikan persoalan upah buruh. Pasalnya industri padat karya menyerap banyak tenaga kerja dan sangat penting untuk mengurangi pengangguran.

"Nggak ada lagi yang mau investasi di industri padat karya, karena masih ada masalah di upah buruh," tegas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi di Jakarta, seperti ditulis Jumat (28/11/2014).

Pemerintah, menurut dia, perlu mencari solusi dengan membangun kawasan industri padat karya di daerah-daerah tertentu yang masih memberlakukan upah rendah, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Jangan lagi di Karawang atau Bekasi. Biarkan saja Kepala Daerahnya mencarikan pekerjaan buat rakyat mereka di sana. Kita pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur yang upah buruhnya lebih murah," tegasnya.

Sofjan pun meminta pemerintah mematok upah buruh dalam jangka panjang sekira 5 sampai 10 tahun. Perhitungannya didasarkan pada inflasi dan penambahan biaya lain.

"Jadi upah naik bukan karena demo-demo. Nah itupun diberlakukannya hanya untuk daerah tertentu saja," paparnya.

Paling penting, dijelaskan dia, pemerintah membangun konektivitas dan infrastruktur di kawasan industri. Sebagai contoh membangun hunian, rumah sakit, transportasi umum buat buruh sehingga mengurangi beban buruh.

"Kami yang sediakan lahannya, pemerintah yang bangun infrastrukturnya. Dengan begitu, ongkos-ongkos transportasi, sewa rumah bisa berkurang. Jadi kami nggak terus ditekan, seolah-olah gaji adalah satu-satunya," imbuh Sofjan. 

Sumber : www.liputan6.com                                                                                  

Pembahasan :

Pengusaha enggan untuk berinvestasi di industri padat karya karena masalah upah buruh yang tak kunjung selesai. Industry padat karya merupakan industry penting untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Yang seharusnya berada didaerah yang memiliki upah rendah seperti Jawa Tengah dan Jawa timur bukan didaerah seperti Karawang atau Bekasi. Karena pemerintah dinilai tidak tegas dalam penyelesaian permasalahan upah buruh, sebentar - sebentar buruh melakukan demo kenaikan upah. Menurut pengusaha, kenaikan upah buruh jangan dilakukan karena buruh melakukan demo tetapi pemerintah mematok kenaikan upah buruh dalam jangka waktu 5-10 tahun, yang dihitung berdasarkan inflasi dan penambahan biaya – biaya lainnya. Pemerintah dan pihak industry juga bisa membantu dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat membantu buruh. Seperti hunian tempat tinggal, rumah sakit dan jaringan transportasi, sehingga dapat membantu mengurangi beban buruh.

Maskapai Penerbangan Minta PPN Dihapuskan

Menjelang berlakunya jalur penerbangan bebas alias Open Sky tahun depan, sejumlah airlines atau maskapai penerbangan minta keringan pajak, dan bea masuk impor komponen pesawat. Pengajuan keringan pajak itu agar mereka bisa bersaing menghadapi maskapai asing.

Ketua Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo menyebutkan, di negara ASEAN lain seperti Singapura, maskapai penerbangan tak dikenai pajak pertambahan nilai (PPn) untuk komponen.

Kepada Kontan Rabu (26/11/2014), Arief yang menjabat sebagai Chief Executive Officer PT Citilink Indonesia bilang, persaingan mulai tahun depan makin ketat karena ada Open Sky. "Kami meminta peraturan-peraturan di Indonesia disamakan dengan negara lain, salah satunya soal perpajakan," tuturnya.

Sekadar mengingatkan Open Sky adalah bagian dari penerapan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara alias Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Walhasil, pemerintah boleh membuka bandara bagi pesawat asing.

Agus Soedjono, Senior Manager Corporate Communication PT Sriwijaya Air mengatakan pengenaan PPN dan bea masuk impor komponen pesawat itu membikin industri penerbangan Indonesia menangguk biaya operasional yang tinggi. Pajak tersebut menjadi satu dari tiga biaya terbesar dalam beban operasional maskapai.

Dua biaya lain adalah biaya bahan bakar pesawat yakni avtur dan biaya perawatan pesawat. Masalahnya, sebagian besar belanja operasional maskapai dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Sementara nilai kurs rupiah kian melemah. "Jadi wajar jika kami meminta keringanan pajak," ujar Agus.

Denon Berriklinsky Prawiraatmadja President PT Whitesky Aviation menjelaskan, saat ini besar pajak bea masuk impor komponen pesawat  sebesar 6 persen-12 persen. Ini adalah potongan pajak untuk kategori umum.

Alih-alih permintaan penghapusan PPN dan Bea Masuk dikabulkan, pebisnis maskapai saat ini malah mendengar kabar pemerintah justru berencana menerapkan dua pajak lain industri penerbangan.

Menurut Denon, pertama, pemerintah hendak mengenakan operating lease yakni pajak atas sewa pesawat. Pungutan kedua,financial lease pajak atas pembelian pesawat dengan cara mencicil. "Belum tahu besarannya berapa," ujar Denon.

Optimsitis ekspansi

Meski saat ini bisnis penerbangan tengah menghadapi cuaca buruk, Arif optimistis  maskapai nasional masih bisa bertahan melewati masa sulit. Dia menampik ada maskapai penerbangan yang bersiap gulung tikar.

Senada, Agus menegaskan, maskapai penerbangannya masih mampu berekspansi. "Kebutuhan konsumen penerbangan terus ada dan tidak dapat ditahan," papar Agus.

Seperti yang dilakukan oleh Sriwijaya Air, Agus bilang akan membuka rute luar negari baru. Namun, Sriwijaya belum mau menyebutkan rute anyar itu karena masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

Terbaru, maskapai itu baru saja menambah dua rute baru Medan–Trengganu serta Malaysia dan Ipoh pada Senin (24/11/2014) lalu. Saat ini Sriwijaya sudah melayani rute luar negeri tujuan Malaysia, China dan Bangladesh.

Selain menambah rute baru, Sriwijaya berencana  menambah armada. Kalau tak ada halangan Sriwijaya akan mendatangkan 10 pesawat baru lagi tipe Boeing 737-800. Penambahan pesawat dan rute itu untuk mendukung penambahan penumpang Sriwijaya. "Tiap tahun target kami penumpang tumbuh 10 persen - 12,5 persen,” papar Agus.

Maskapai penerbangan itu mengakui mengoperasikan rute internasional menguntungkan karena bisa mendatangkan pendapatan dalam dollar. Sampai semester I-2014, sumbangan rute luar negeri Sriwijaya mencapai 15 persen dari total pendapatan.

Hingga akhir 2014, Sriwijaya menargetkan menerbangkan 10 juta penumpang. Hingga September 2014, maskapai itu mengaku sudah menerbangkan delapan juta orang.

Mengenai penambahan pesawat, pada bulan ini Sriwijaya sudah mendatangkan satu pesawat baru. Kalau tak meleset, dua pesawat lagi akan segera menyusul. Satu pesawat akan datang besok Minggu (30/11/2014) dan satu lagi di bulan Desember 2014. Ketiga pesawat baru ini berjenis Boeing 737-800.

Sriwijaya optimistis kehadiran pesawat baru dan pembukaan rute baru bisa mendukung keuangan perusahaan agar tetap dalam keadaan sehat dan stabil.

Sumber : www.kompas.com

Pembahasan :

Seiring dengan akan dilaksanakannya Open Sky, sejumlah maskapai penerbangan meminta keringanan untuk bea masuk dan sejumlah pajak karena dirasa memberatkan. Di Negara ASEAN lain tidak dikenakan pajak pertambahan nilai untuk komponen.

Pihak maskapai pajak pertambahan (PPn) dan bea masuk membuat industry maskapai penerbangan menanggung biaya operasional yang tinggi. Karena pihak maskapai masih harus membiayai pembelian avtur dan perawatan pesawat.

Namun rupanya sebelum hal tersebut terealisasi, tersebar berita bahwa pemerintah akan menambah dua pajak untuk pihak penerbangan.

Kenaikan BBM Tekan Kinerja IHSG di Kuartal I 2015

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan mengalami tekanan pada kuartal I 2015 nanti. Hal tersebut terimbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Analis PT Investa Saran Mandiri, Hans Kwee mengungkapkan, kenaikan harga BBM subsidi akan membuat biaya operasional mengalami kenaikan. Hal tersebut akan menggerus pendapatan yang berimbas kepada penurunan laba emiten.

"Kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pada kuartal IV 2014 ini baru akan berimbas kepada laba emiten di kuartal I 2015 saja," jelasnya kepada Liputan6.com seperti ditulis pada Rabu (26/11/2014).

Selain itu, kenaikan harga BBM subsidi juga membuat bank Indonesia merespons kebijakan moneter dengan menaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 7,75 persen. Hal tersebut membuat pelaku pasar sedikit menggeser investasi mereka dari yang semula di pasar modal ke pasar uang.

Namun, Hans menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi tersebut akan berimbas positif kepada IHSG dalam jangka yang lebih panjang. Jika yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo terbukti yaitu memindahkan subsidi ke pembangunan infrastruktur.

"Dana BBM untuk infrastruktur sehingga jangka panjang bagus. Tapi kan itu jangka panjang dengan harapan dan asing masuk ke kita," tuturnya.

Pembangunan infrastuktur tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan membuat investasi asing untuk tertarik ke Tanah Air. Hal tersebut membuat kemenarikan tersendiri bagi investor pasar modal. (Amd/Gdn)

Sumber : www.liputan6.com

Pembahasan:

Imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi mempengaruhi IHSG, mengakibatkan laba emiten mengalami penurunan. IHSG akan berpengaruh pada kuartal I di tahun 2015 saja.

Karena kenaikan harga BBM bersubsidi juga mempengaruhi suku bunga BI menjadi 7,75% dan mengakibatkan para investor merubah investasinya dari pasar modal ke pasar uang.

Namun, jika hal merubah subsidi ke pembangunan instruktur berhasil. Makah al itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menarik investor asing untuk menanamkan sahamnya ke Negara kita.

Pengusaha Nilai BI Tergesa-gesa Naikkan BI Rate

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan menjadi 7,75 persen dinilai langkah yang tergesa-gesa. "Iya (tergesa-gesa) langsung dia jebret," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Handaka Santosa, Rabu (26/11/2014).

Handaka mengatakan, tidak seharusnya pemerintah hanya memikirkan bagaimana menekan inflasi, namun mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan BI rate, Handaka menambahkan, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang 5 persen. "Inflasi dijaga dengan ditekan itu beda," kata Handaka.

Handaka mengatakan, kenaikan suku bunga menyebabkan bermacam-macam angsuran yang harus dibayar masyarakat tambah mahal. "Nah itu menyebabkan daya belinya turun, karena dia akan menyelamatkan angsurannya dulu dong," kata Handaka.

Dampak dari turunnya permintaan pasar, menyebabkan pabrik-pabrik yang memproduksi pun turun. Akibatnya lagi, penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Dampak lainnya, penggunaan bahan mentah untuk produksi juga berkurang.

"Menurut saya jangan terlalu tergesa-gesa, harus diamatin dulu. Ekonomi volume itu penting, jangan enak-enak aja menekan inflasi," kata Handaka.

BI mengumumkan kenaikan suku bunga acuan, hanya selang sehari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sumber : www.kompas.com

Pembahasan :

Pengusaha merasa bahwa BI sepatutnya tidak perlu terburu – buru untuk menaikkan suku bunga. Karena hal tersebut dapat memberikan dampak tingkat daya beli masyarakat. Masyarakat jadi enggan untuk membeli barang karena harganya akan semakin mahal.

Seharusnya pemerintah tidak hanya memikirkan penekanan inflasi, namun juga harus memikirkan mengenai pertumbuhan ekonomi. Karena yang dirasa oleh pengusaha bahwa pemerintah menekan inflasi namun tidak mempertimbangkan mengenai pertumbuhan ekonomi.

Jika daya beli masyarakat turun akan menimbulkan dampak yang cukup luas. Industry – industry akan mengurangi poduksinya sehingga akan menimbulkan kelebihan pekerja karena proses produksi yang sedikit. Untuk mengurangi penekanan biaya maka pihak industry akan mengurangi karyawan, sehingga akan menimbulkan pemutusan kerja (PHK).

Dampak yang ada akan cukup luas, maka pengusaha mengharapkan agar pemerintah memikirkan lagi mengenaik penekanan inflasi.

BI – OJK Bahas Target Kredit Perbankan

Bank diprediksi bakal tetap bertahan meski laju kredit melambat. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan, pihaknya masih membahas target pertumbuhan kredit perbankan tahun depan dengan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan agar nantinya dapat memberikan arahan pada industry perbankan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonom tahun depan.

                “Nanti di Bankers Dinner akan kami sampaikan (arahan pertumbuhan kredit),” tutur Agus di Bandung, kemarin. Pemerintah telah menargetkan perekonomian pada 2015 tumbuh 5,5 – 5,8 persen.

                Badan Pusat Statistik sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi masih melambat hingga kuartal ketiga tahun ini menjadi 5,01 persen. Pemerintah memprediksi sepanjang tahun ini mencapai 5,1 – 5,2 persen.

                Bank sentral memproyeksikan ekonomi tumbuh 5,4 – 5,6 persen tahun depan. Sedangkan kredit industry perbankan diprediksi bakal naik 15-17 persen pada 2015 untuk mengendalikan tekanan deficit neraca transaksi berjalan.

                Sebelumnya, Agus Martowardojo mengimbau kalangan perbankan agar turut menekan penyaluran kreditnya agar tumbuh 15 – 17 persen tahun ini. Sejalan dengan itu, bank sentral juga akan mendorong komposisi kredit bank, terutama ke sector – sector produktif berorientasi ekspor dan menyediakan barang substitusi impor serta mendukung upaya peningkatan kapasitas perekonomian.

                Ekonom dari Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, memperkirakan pada masa mendatang kalangan perbankan akan lebih selektif dalam menyalurkan pinjaman pada tahun ini. Kondisi ini akibat lesunya perekonomian akibat ketidakpastian global, situasi politik dalam negeri, dan masih besarnya deficit transaksi berjalan.

                Perbankan juga diperkirakan bakal lebih hati – hati menggelontorkan kredit pembiayaan kepada eksportir. “Bank bisa memilih debitor berpendapatan dolar tapi biaya produksinya dalam rupiah, misalnya,” tutur Fauzi. Adapun ekonom dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, optimistis bank – bank bakal tetap bertahan meskipun laju pertumbuhan kredit diperlambat. “Bank – bank juga pasti masih bisa mencetak laba di tengah tekanan kredit karena ada kompensasi atau kenaikan fee based income-nya,” tuturnya ketika dihubungi.

Sumber : Koran Tempo 13 November 2014, Jakarta

Pembahasan:

                Akibat masih lambatnya perekonomian di Indonesia, maka BI dan OJK membahas target kredit perbankan baru guna meningkatkan lajunya pereknomian di Indonesia. Industry perbankan dihimbau untuk lebih selektif dalam meminjamkan dana perbankan pada industri – industri kecil maupun besar.

Hal tersebut dikarenakan kondisi global yang tidak menentu serta isu – isu politik yang mempengaruhi lajunya perekonomian di Indonesia. Bank Sentral pun akan membantu dengan mendorong komposisi produk dari sector ekspor import guna meningkatkan lajunya perekonomian.

Rupiah Bergerak Menguat di Awal Pekan

Liputan6.com, Jakarta - Nilai tukar rupiah tercatat bergerak menguat seiring spekulasi para investor bahwa kenaikkan harga BBM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masuknya dana investasi asing ke Tanah Air mendorong naik nilai tukar rupiah di awal pekan.

Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, Senin (24/11/2014) menunjukkan nilai tukar rupiah menguat 39 poin ke level 12.122. Akhir pekan lalu nilai tukar rupiah bergerak stagnan di level 12.161 per dolar AS.

Sementara data kurs valuta asing Bloomberg, mencatat nilai tukar rupiah menguat 0,18 persen ke level 12.125 per dolar AS. Padahal nilai tukar rupiah sempat dibuka melemah di level 12.148 per dolar AS.

Hingga menjelang siang, nilai tukar rupiah masih berkutat di kisaran 12.120-12.148 per dolar AS.

Para investor asing menambah dana hingga Rp 12,5 triliun pada aset kepemilikannya dalam bentuk rupiah pada empat hari pertama pekan lalu.

Data dari kementerian keuangan terbaru menunjukkan, angka tersebut merupakan aliran dana masuk terbesar dalam setahun.

Pada Selasa pekan lalu Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000/liter masing-masing untuk premium dan sloar.

"Sangat mengejutkan melihat penguatan yang kuat mengingat laju inflasi akan semakin cepat meningkat dalam jangka pendek," ungkap analis fixed-income PT Trimegah Securities Dini Agmivia Anggraeni.

Namun para investor asing kini berharap pemangkasan subsidi BBM dapat meningkatkan posisi neraca berjalan saat ini, dan pertumbuhan ekonomi. (Sis/Nrm)

Sumber : www.liputan6.com

Pembahasan:

Dampak isu kenaikan BBM sepertinya memberikan angin segar untuk nilai tukar rupiah, seiring dengan spekulasi para investor mengenai kenaikan harga bbm yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Banyak investor  - investor asing yang menginvestasikan uangnya sehingga mendorong naik nilai tukar rupiah diawal pekan.

Investor asing pun mengharapkan dengan pemangkasan subsidi bbm dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dan posisi neraca berjalan. Dengan begitu dapat meningkatkan keuntungan investasi mereka.

Sinergi Meningkatkan Investasi dan Ekspor

Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk West Java Incorporated untuk menyinergikan pemangku kepentingan dalam mengeksekusi potensi perekonomian. Namun, provinsi yang ditempati 54 persen industry manufaktur nasional ini perlu menjaga keseimbangan karena merupakan lumbung pangan nasional.

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menjelaskan, West Java Incorporated (WJI) atau forum pengembangan ekonomi daerah ini merupakan salah satu bentuk implementasi peningkatan investasi dan ekspor.

“Sumber pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang akan kami berikan penekanan pada investasi, kegiatan manufaktur, dan kegiatan yang akan memberikan nilai tambah pada ekspor,” ujar Agus seusai meresmikan WJI, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (12/11).

WJI merupakan pionir pengembangan regional investor relation unit (RIRU). Langkah ini memperhatikan posisis strategis Jabar dalam perekonomian nasional, seperti porsi terhadap produk domestic bruto nasional yang sebesar 14 persen. Selain itu, kontribusi ekspor nonmigas 18 persen atau terbesar nasional dan kontribusi terhadap inflasi nasional 18,5 persen. Provinsi ini juga menyumbang penyediaan padi nasional sekitar 30 persen.

Sebagai pionir dalam WJI, Agus mengharapkan, keberhasilan – keberhasilan itu mampu memacu daerah lain membangun hal yang sama.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan, WJI berupaya melembagakan komunikasi yang selama ini telah ada. Dengan WJI, persoalan birokrasi, keuangan, dan persoalan dunia usaha dapat segera ditangani.

Ahmad Heryawan mencontohkan, izin usaha di Singapura selesai dalam empat titik, sedangkan di Indonesia 17 titik.

Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah VI Jabar – Banten Dian Ediana Rae menambahkan, ditengah perekonomian domestic yang masih menghadapi masalah fundamental dan structural, kondisi produksi dan daya saing Indonesia, khususnya Jabar, masih rendah. Penyelesaian masalah ini memerlukan kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak.

Pertanian dan Perikanan

                Sebelumnya, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di BI Bandung, Selasa. Rapat juga membahas perbaikan infrastruktur sector pertanian dan perikanan sebagai salah satu focus pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2015.

                Dalam rapat itu, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan 5,1 – 5,2 persen. Perbaikan infrastruktur pertanian dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,5 – 5,8 persen pada 2015. Agus juga menekankan pembenahan sector pertanian dan perbaikan infrastruktur sebagai focus utama. Menurut dia, perbaikan itu bisa mengakselerasi pengembangan ekonomi daerah.

Sumber : Kompas, 13 November 2014

Pembahasan :

                Meningkatkan investasi dan ekspor sangat perlu dilakukan guna menambah pendapatan Negara, peningkatan tersebut dapat melalui industry manufaktur maupun perikanan dan pertanian.

Negara kita sangat kaya akan hasil perikanan dan pertanian, banyak laut dan juga perkebunan yang bisa dieksplore, ikan dan hasil laut lainnya dapat diekspor  . Industry manufaktur pun berjalan sangat baik, karena banyak produk – produk manufaktur dari Negara kita seperti kaos dan tas yang diekspor ke Negara tetangga. Hal tersebut membuktikan bahwa produk Negara kita sudah diakui kualitasnya oleh dunia.

                Namun untuk peningkatan kualitas produk yang lebih baik dan hasil yang lebih maksimal, diperlukan peningkatan infrastruktur yang baik dalam prosesnya. Seperti diketahui infrastruktur pada sector pertanian masih belum berkembang, sehingga hasil yang dihasilkan kurang optimal. Maka pemerintah perlu segera membenahi infrastruktur yang ada.

Menaker Bakal Perketat Tenaga Kerja Asing & Urusi Pengangguran

Kita tidak bisa membatasi jumlah tenaga kerja asing yang akan bekerja di perusahaan dalam negeri. Karena sekarang ini era keterbukaan dan perdagangan bebas. Yang bisa kita lakukan hanya lebih selektif dengan menentukan syarat-syarat khusus dalam memberikan perizinan.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri berjanji akan lebih selektif dan memperketat dalam pemberian izin tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut sangat diperlukan guna memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal.

"Kita tidak bisa membatasi jumlah tenaga kerja asing yang akan bekerja di perusahaan dalam negeri. Karena sekarang ini era keterbukaan dan perdagangan bebas. Yang bisa kita lakukan hanya lebih selektif dengan menentukan syarat-syarat khusus dalam memberikan perizinan," ujar Hanif usai membuka job fair khusus disabilitas di Graha Wisata Niaga, Solo, Sabtu (1/11).

Menurut Hanif, saat ini jumlah orang asing yang bekerja di Indonesia cukup banyak, yakni ada sekitar 72 ribu orang. Mereka menjadi pesaing bagi masyarakat pencari kerja, khususnya pencari kerja lokal.

Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, pihaknya juga akan mengupayakan percepatan sejumlah program yang berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. "Pemerintah juga akan mempercepat program sertifikasi profesi, ini cukup penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam negeri," tandasnya.

Menteri pertama Kabinet Kerja Jokowi yang datang ke Solo ini juga masih akan mengkaji kemungkinan untuk membentuk sebuah direktorat baru yang menangani masalah perluasan kesempatan kerja.

Dia mengatakan, selama ini pihaknya lebih banyak mengurusi orang yang sudah bekerja. Sedangkan direktorat baru itu nantinya akan lebih banyak mengurusi pengangguran dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Sumber : www.merdeka.com 1 November 2014

Pembahasan:

                Pemerintah memang sebaiknya mulai membatasi jumlah tenaga kerja asing, karena jumlah pencari kerja lokal di Indonesia masih sangat banyak. Sehingga sebaiknya lowongan pekerjaan tersebut diberikan kepada pencari kerja local. Jika dirasa kemampuan yang dibutuhkan kurang memadai, pemerintah dapat memberikan bimbingan untuk keahlian – keahlian yang dibutuhkan, sehingga pencari – pencari kerja dapat lebih berkembang.

Pengembangan pendidikan juga dapat dibekali melalui bangku – bangku sekolah dan universitas agar calon pencari kerja dapat mempersiapkan diri untuk bersaing di kemudian hari.