Bank Indonesia dan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat membentuk West Java Incorporated untuk menyinergikan
pemangku kepentingan dalam mengeksekusi potensi perekonomian. Namun, provinsi
yang ditempati 54 persen industry manufaktur nasional ini perlu menjaga
keseimbangan karena merupakan lumbung pangan nasional.
Gubernur Bank Indonesia Agus DW
Martowardojo menjelaskan, West Java Incorporated (WJI) atau forum pengembangan
ekonomi daerah ini merupakan salah satu bentuk implementasi peningkatan
investasi dan ekspor.
“Sumber pertumbuhan ekonomi pada
masa mendatang akan kami berikan penekanan pada investasi, kegiatan manufaktur,
dan kegiatan yang akan memberikan nilai tambah pada ekspor,” ujar Agus seusai
meresmikan WJI, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (12/11).
WJI merupakan pionir pengembangan
regional investor relation unit (RIRU). Langkah ini memperhatikan posisis
strategis Jabar dalam perekonomian nasional, seperti porsi terhadap produk
domestic bruto nasional yang sebesar 14 persen. Selain itu, kontribusi ekspor
nonmigas 18 persen atau terbesar nasional dan kontribusi terhadap inflasi
nasional 18,5 persen. Provinsi ini juga menyumbang penyediaan padi nasional
sekitar 30 persen.
Sebagai pionir dalam WJI, Agus mengharapkan,
keberhasilan – keberhasilan itu mampu memacu daerah lain membangun hal yang
sama.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan
menyatakan, WJI berupaya melembagakan komunikasi yang selama ini telah ada.
Dengan WJI, persoalan birokrasi, keuangan, dan persoalan dunia usaha dapat
segera ditangani.
Ahmad Heryawan mencontohkan, izin
usaha di Singapura selesai dalam empat titik, sedangkan di Indonesia 17 titik.
Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah
VI Jabar – Banten Dian Ediana Rae menambahkan, ditengah perekonomian domestic
yang masih menghadapi masalah fundamental dan structural, kondisi produksi dan
daya saing Indonesia, khususnya Jabar, masih rendah. Penyelesaian masalah ini
memerlukan kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak.
Pertanian dan Perikanan
Sebelumnya,
sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan dibahas dalam rapat
koordinasi yang digelar di BI Bandung, Selasa. Rapat juga membahas perbaikan
infrastruktur sector pertanian dan perikanan sebagai salah satu focus
pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2015.
Dalam
rapat itu, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan 5,1 – 5,2 persen. Perbaikan
infrastruktur pertanian dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi menjadi 5,5 – 5,8 persen pada 2015. Agus juga menekankan pembenahan
sector pertanian dan perbaikan infrastruktur sebagai focus utama. Menurut dia,
perbaikan itu bisa mengakselerasi pengembangan ekonomi daerah.
Sumber : Kompas, 13 November 2014
Pembahasan :
Meningkatkan
investasi dan ekspor sangat perlu dilakukan guna menambah pendapatan Negara,
peningkatan tersebut dapat melalui industry manufaktur maupun perikanan dan
pertanian.
Negara kita sangat kaya akan hasil perikanan dan pertanian,
banyak laut dan juga perkebunan yang bisa dieksplore, ikan dan hasil laut
lainnya dapat diekspor . Industry
manufaktur pun berjalan sangat baik, karena banyak produk – produk manufaktur
dari Negara kita seperti kaos dan tas yang diekspor ke Negara tetangga. Hal
tersebut membuktikan bahwa produk Negara kita sudah diakui kualitasnya oleh
dunia.
Namun
untuk peningkatan kualitas produk yang lebih baik dan hasil yang lebih
maksimal, diperlukan peningkatan infrastruktur yang baik dalam prosesnya.
Seperti diketahui infrastruktur pada sector pertanian masih belum berkembang,
sehingga hasil yang dihasilkan kurang optimal. Maka pemerintah perlu segera
membenahi infrastruktur yang ada.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar