Ekonomi Nasional Terseret Isu Global

Bagi ekonomi Indonesia, 2014 bukan tahun yang mengecewakan. Namun, angka statistik indikator ekonomi tidak menggembirakan. Isu global seperti penguatan ekonomi Amerika Serikat dan melorotnya pertumbuhan ekonomi Cina menjadi perhatian sektor ekonomi sepanjang 2014 yang menyita perhatian dari optimisme program pemerintahan baru.

Kondisi ekonomi dunia selama tahun ini kerap menjadi kambing hitam pemburukan ekonomi nasional. Sejak awal 2014, kinerja ekonomi Indonesia sudah menunjukkan pelambatan. Angka pertumbuhan pada kuartal I 2014 turun di level 5,21 persen dari kuartal terakhir 2013 yang mencapai 5,72 persen. Angka pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal berikutnya bahkan lebih buruk.

Pelemahan ekonomi Cina berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor nasional. Pertumbuhan ekspor turun tajam. Pada Oktober 2014, ekspor tercatat melambat dari tahun sebelumnya hingga 2,21 persen. Pelemahan pertumbuhan ekonomi turut menurunkan nilai impor menjadi 2,21 persen pada Oktober 2014.

Memburuknya kinerja perdagangan juga terpengaruh penurunan harga komoditas, terutama di sektor pertambangan. Kondisi itu masih ditambah dengan kebijakan domestik berupa larangan ekspor mineral mentah pada awal tahun. Larangan yang berlaku sejak 12 Januari 2014 itu sontak membuat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2014 mengalami tekanan. Kebijakan ini bahkan membuat raksasa tambang dunia, Newmont Mining Corporation, terpaksa menghentikan kegiatan operasional mereka di Nusa Tenggara Barat. Pemburukan kinerja itu membuat 2014 bisa dikatakan sebagai tahun sunset bagi industri pertambangan mineral Indonesia.

Kondisi yang tidak lebih baik juga terjadi di sektor minyak dan gas (migas). Bagi negara-negara pengekspor minyak, 2014 bisa dikatakan sebagai tahun yang buruk. Dalam kurun Juni sampai awal Desember, harga minyak mentah di pasar dunia anjlok hingga 40 persen. Lazimnya, penurunan harga minyak mentah akan berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM). Di dalam negeri penurunan harga minyak dunia justru direspons pemerintah dengan menaikkan harga jual BBM bersubsidi per 18 November lalu.

Nilai ekspor Indonesia selama 2014 pun tidak tertolong dengan nilai tukar rupiah. Perbaikan ekonomi di AS dan rencana bank sentralnya membuat kebijakan suku bunga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah jatuh di titik terendah sejak krisis 1998 menjelang akhir tahun.  Namun, nilai tukar rupiah sudah menembus level Rp 12.242 sejak awal tahun. Penguatan rupiah hanya terjadi pada kuartal I 2014 ke level sekitar Rp 11.000 karena masuknya dana investasi asing.

Kondisi ekonomi makro domestik maupun global turut memengaruhi kinerja industri keuangan. Tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mengawasi dan memungut iuran industri perbankan nasional. Meski pengawasan terhadap perbankan lebih terintegrasi, pemburukan ekonomi domestik turut menyurutkan ekspansi kredit perbankan. Kompetisi di industri perbankan pun bisa jadi semakin ketat setelah tahun ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyelesaikan penjualan Bank Mutiara. Bekas Bank Century itu dibeli lembaga keuangan asal Jepang, J-Trust dengan nilai Rp 4,41 triliun, lebih rendah dari angka penyelamatan Rp 6,7 triliun.

Kinerja pasar modal terbilang cukup moncer pada tahun ke-37 pengaktifannya. Sepanjang 2014, indeks harga saham gabungan (IHSG) beberapa kali membukukan rekor. Tak hanya tercermin dari kenaikan IHSG, membaiknya kinerja pasar modal nasional juga terlihat dari peringkatnya yang berada di urutan ketiga di antara negara-negara Asia pada Agustus lalu. Namun, mendekati pengujung tahun, IHSG justru kerap mengalami koreksi.

Industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah kinerjanya selama 2014 juga cenderung melambat. Pertumbuhan perbankan syariah tahun ini diperkirakan hanya di kisaran 10-13 persen.  Realisasi pertumbuhan year on year sampai Oktober 2014 baru 13 persen dengan aset mencapai Rp 260,56 triliun. Sementara itu, pangsa pasar bank syariah masih belum mampu menembus lima persen, tepatnya 4,9 persen.

Meski demikian, kondisi ekonomi domestik tidak sepenuhnya mengecewakan. Selama 2014 Indonesia masih memiliki iklim usaha yang relatif baik untuk mengundang investor. Kondisi ini tergambar dari lonjakan realisasi investasi yang mencapai 16,8 persen sepanjang Januari-September 2014 dibandingkan periode yang sama pada 2013. Investasi asing masih mendominasi, namun pertumbuhan investasi domestik lebih signifikan. Pada kuartal III 2014, investasi asing mendominasi hingga 65,3 persen dari total investasi. Namun, nilai investasi asing pada periode itu hanya tumbuh 16,9 persen (yoy). Sementara, investasi domestik melonjak hingga 16,9 persen.

Sumber : www.republika.co.id

Pembahasan:

Perekonomian Indonesia pada 2014 memang dinilai tidak menggembirakan, kondisi perekonomian dunia menjadi kambing hitam dari terpuruknya perekonomian nasional. Sejak awal tahun kinerja perekonomian memang sudah menunjukan perlambatan kinerja.

Lemahnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari berbagai sector, baik dari ekspor, perdagangan, pertambangan, migas, serta industry keuangan. Namun kinerja pasar modal dinilai cukup baik, karena IHSG  beberapa kali mencetak rekor dengan membaiknya pasar modal nasional menduduki posisi ketiga dari Negara – Negara Asia, sayangnya pada akhir tahun IHSG harus menghadapi koreksi. Meskipun begitu, kondisi ekonomi domestic masih relative baik untuk mengundang investor.

BKPM: Tahun 2015, Industri Padat Karya Masih Hadapi Dua Hambatan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai ada dua hambatan yang masih menjadi perhatian para pelaku usaha di industri padat karya tahun 2015. Hambatan tersebut yaitu kerumitan proses perizinan investasi di daerah dan permasalahan ketenagakerjaan.

"Dua itu itu menjadi concern pelaku usaha ketika akan melakukan perluasan investasi," kata Kepala BKPM Franky Sibarani dalam siaran pers BKPM yang diterima Kompas.com, Jakarta, Kamis (25/12/2014).

Franky menambahkan, BKPM saat ini sedang mencoba melakukan proses integrasi perizinan baik di pusat dan daerah. Diharapkan, langkah tersebut bisa mengatasi masalah yang dihadapai investor terkait kerumitan perizinan investasi di daerah.

Sementara untuk isu ketenagakerjaan, BKPM kata dia akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja. Diharapkan, nantinya industri padat karya mampu menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran.

Sebelumnya, BKPM mengatakan bahwa sektor industri padat karya memiliki potensi besar penyumbang devisa negara. Dalam periode Oktober-Desember 2014, komitmen nilai investasi industri tersebut mencapai 672 juta dollar AS dari empat investor.

Menurut Franky, nilai investasi tersebut sangat mungkin bertambah karena sepanjang periode tersebut, BKPM mencatat ada 13 investor yang mengindikasikan minat investasi.

Sumber : www.kompas.com

Pembahasan:

Hambatan yang dialami para pelaku usaha padat karya yaitu karena rumitnya perizinan investasi dan masalah ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya perkembangan – perkembangan usaha padat karya, pemerintah sebaiknya segera mengintegrasikan perizinan di pusat dan di daerah agar lebih mempermudah investor dalam menginvestasikan dananya untuk usaha padat karya.

Kerumitan tenaga kerja selain dapat dikoordinasikan dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Kementrian Industry, dari para pelaku usaha padat karya dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat membantu untuk mengurangi pengangguran. Pemerintah sebaiknya juga lebih memberikan perhatian pada usaha padat karya mengingat usaha padat karya memiliki potensi besar sebagai penyumbang devisa kepada Negara.

BBM PREMIUM DIHAPUS, PERTAMINA BERSAING KETAT DENGAN SPBU ASING

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas (Migas) usul pemerintah menghapus peredaran premium subsidi atau bahan bakar minyak (BBM) dengan jenis Ron 88 alias premium. Wacana ini membuat pengusaha SPBU nasional yang tergabung ke dalam keanggotaan Hiswana Migas menjadi cemas.

Pasalnya, penghapusan BBM tipe Ron 88 sangat dinanti oleh pemilik SPBU asing. Sebab selama ini pemilik SPBU asing susah berkembang karena masih beredarnya BBM jenis premium Ron 88 di Indonesia.

"Kompetitor selama ini mati suri karena pemerintah masih salurkan Ron 88 sedangkan mereka tidak. Artinya nanti produk kita sama dengan kompetitor. Kita susah head to head sama kompetitor. Mereka ranking pertama. Kita ranking 3," kata Ketua II DPP Hiswana Migas M. Ismeth saat diskusi di Waroeng Daun, Jakarta, Sabtu (27/12/2014).

Jika wacana penghapusan BBM subsidi tipe premium Ron 88 jadi direalisasikan maka Hiswana Migas meminta pemerintah bertindak adil karena selama ini pengusaha SPBU hanya memperoleh marjin atau keuntungan tipis.

"Jangan sampai terjadi liberasasi. Pengusaha SPBU harus dilindungi. Negara wajib melindungi pengusaha," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, sepakat untuk melindungi pengusaha SPBU nasional jika premium tipe Ron 88 dihapus dari peredaran. Pemerintah bisa membuat hambatan bagi pemilik SPBU asing yang beroperasi Indonesia.

"Dipersulit SPBU asing untuk menjamur. Dibikin pengetatan. SPBU asing bisa diwajibkan punya tangki hingga kilang di Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria sependapat agar pemerintah melindungi pengusaha SPBU nasional. Meski demikian, keberadaan SPBU asing tetap diperlukan agar tercipta kompetisi.

"Menang jangan diberi prioritas lunak. Tapi asing diperlukan sebagai pembanding. Tanpa pembanding, pemilik SPBU senaknya jemur kolor di depan SPBU," jelasnya.

Sumber: www.detik.com

Pembahasan:

Wacana mengenai penghapusan BBM jenis premium meresahkan para pengusaha SPBU Nasional. Karena jika BBM jenis premium dihapuskan, hal tersebut memberikan keuntungan untuk competitor SPBU asing. Masyarakat lebih memilih menggunakan premium dikarenakan premium lebih murah karena mendapatkan subsidi dari Negara, jika premium dihapuskan maka masyarakat akan beralih kepada SPBU asing, karena dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan pertamax, kualitas yang dimiliki oleh produk asing lebih baik.

Maka dari itu sudah sepatutnya pemerintah melindungi pengusaha SPBU dalam negeri agar tetap bisa bersaing dengan SPBU asing.

Pasar Rakyat Kian "Tersingkir", Perbankan Harus Lebih Perhatian

Peran pasar rakyat (tradisional) sebagai tulang punggung ekonomi nasional kian hari kian menyusut. Bukan tanpa sebab. Menjamurnya pusat pembelanjaan modern diberbagai daerah di Indonesia bisa jadi faktor utama yang "menyingkirkan" pasar rakyat tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif dan Ketua Yayasan Danamon Peduli, Restu Pratiwi, "tersingkirnya" pasar rakyat haruslah menjadi perhatian semua pihak. Bahkan, institusi perbankan pun menurutnya harus ikut memperhatikan hal tersebut.

"Peran pemerintah, swasta, organisasi dan media dapat melebur menjadi satu kekuatan untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan pasar rakyat," ujar Restu dalam diskusi mengenai pasar rakyat, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Kata dia, pasar rakyat merupakan showcase yang paling banyak berbicara mengenai kekayaan dan komoditas suatu daerah. Bahkan kata dia, pasar rakyat tak hanya sekedar proses jual beli tetapi juga tempat terjadinya interaksi sosial.

Selain itu, pasar rakyat menurut Restu memiliki aspek sejarah dan budaya yang menjadi pengakuan tersendiri atas keunikan karakter bangsa Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, 12,5 persen atau 30 juta penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar rakyat. Sementara itu dari data survei AC Nielsen tahun 2013, pasar rakyat kian menurun.

Dari 13.550 tahun 2007 menjadi hanya 9.950 di tahun 2013. Sementara perbandingan pertumbuhan pasar rakyat terhadap pasar modern cukup besar, dimana pasar rakyat hanya -8,1 persen sementara pasar modern 31,4 persen.

Sumber : www.kompas.com

Pembahasan:

Pemerintah, pihak swasta, media perbankan serta masyarakat umum sepatutnya memberikan perhatian ekstra untuk pasar rakyat, agar pasar rakyat dapat lebih dikembangkan. Saat ini masyarakat lebih memilih untuk pergi ke pasar modern, karena lebih nyaman, rapi, teratur dan lebih bersih. Sementara orang mengenal pasar rakyat lebih kotor, panas, berantakan dan tidak teratur. Padahal saat ini beberapa pasar rakyat sudah mulai dibangun agar lebih bersih, rapi dan teratur.

Sementara untuk proses jual beli, dipasar rakyat terhitung lebih murah dan dapat dilakukan tawar menawar. Tidak seperti di pasar modern yang sudah mematok harga yang tidak dapat dirubah kecuali sedang diskon ataupun promosi.

Jika pasar rakyat dianggap memiliki sejarah dan budaya yang menjadi pengakuan tersendiri atas keunikan karakter bangsa Indonesia, maka pasar rakyat harus dilestarikan, dikembangkan dan dijaga. Para pengusaha pun sebaiknya turut aktif untuk memajukan pasar rakyat dengan menanamkan modal atau memasarkan produknya di pasar rakyat.

Upah Buruh Naik, Pengusaha Ogah Investasi Industri Padat Karya

Pengusaha mengancam enggan investasi di industri padat karya apabila pemerintah tak sanggup menyelesaikan persoalan upah buruh. Pasalnya industri padat karya menyerap banyak tenaga kerja dan sangat penting untuk mengurangi pengangguran.

"Nggak ada lagi yang mau investasi di industri padat karya, karena masih ada masalah di upah buruh," tegas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi di Jakarta, seperti ditulis Jumat (28/11/2014).

Pemerintah, menurut dia, perlu mencari solusi dengan membangun kawasan industri padat karya di daerah-daerah tertentu yang masih memberlakukan upah rendah, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Jangan lagi di Karawang atau Bekasi. Biarkan saja Kepala Daerahnya mencarikan pekerjaan buat rakyat mereka di sana. Kita pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur yang upah buruhnya lebih murah," tegasnya.

Sofjan pun meminta pemerintah mematok upah buruh dalam jangka panjang sekira 5 sampai 10 tahun. Perhitungannya didasarkan pada inflasi dan penambahan biaya lain.

"Jadi upah naik bukan karena demo-demo. Nah itupun diberlakukannya hanya untuk daerah tertentu saja," paparnya.

Paling penting, dijelaskan dia, pemerintah membangun konektivitas dan infrastruktur di kawasan industri. Sebagai contoh membangun hunian, rumah sakit, transportasi umum buat buruh sehingga mengurangi beban buruh.

"Kami yang sediakan lahannya, pemerintah yang bangun infrastrukturnya. Dengan begitu, ongkos-ongkos transportasi, sewa rumah bisa berkurang. Jadi kami nggak terus ditekan, seolah-olah gaji adalah satu-satunya," imbuh Sofjan. 

Sumber : www.liputan6.com                                                                                  

Pembahasan :

Pengusaha enggan untuk berinvestasi di industri padat karya karena masalah upah buruh yang tak kunjung selesai. Industry padat karya merupakan industry penting untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Yang seharusnya berada didaerah yang memiliki upah rendah seperti Jawa Tengah dan Jawa timur bukan didaerah seperti Karawang atau Bekasi. Karena pemerintah dinilai tidak tegas dalam penyelesaian permasalahan upah buruh, sebentar - sebentar buruh melakukan demo kenaikan upah. Menurut pengusaha, kenaikan upah buruh jangan dilakukan karena buruh melakukan demo tetapi pemerintah mematok kenaikan upah buruh dalam jangka waktu 5-10 tahun, yang dihitung berdasarkan inflasi dan penambahan biaya – biaya lainnya. Pemerintah dan pihak industry juga bisa membantu dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat membantu buruh. Seperti hunian tempat tinggal, rumah sakit dan jaringan transportasi, sehingga dapat membantu mengurangi beban buruh.

Maskapai Penerbangan Minta PPN Dihapuskan

Menjelang berlakunya jalur penerbangan bebas alias Open Sky tahun depan, sejumlah airlines atau maskapai penerbangan minta keringan pajak, dan bea masuk impor komponen pesawat. Pengajuan keringan pajak itu agar mereka bisa bersaing menghadapi maskapai asing.

Ketua Indonesian National Air Carriers Association (INACA) Arif Wibowo menyebutkan, di negara ASEAN lain seperti Singapura, maskapai penerbangan tak dikenai pajak pertambahan nilai (PPn) untuk komponen.

Kepada Kontan Rabu (26/11/2014), Arief yang menjabat sebagai Chief Executive Officer PT Citilink Indonesia bilang, persaingan mulai tahun depan makin ketat karena ada Open Sky. "Kami meminta peraturan-peraturan di Indonesia disamakan dengan negara lain, salah satunya soal perpajakan," tuturnya.

Sekadar mengingatkan Open Sky adalah bagian dari penerapan pasar bebas di wilayah Asia Tenggara alias Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Walhasil, pemerintah boleh membuka bandara bagi pesawat asing.

Agus Soedjono, Senior Manager Corporate Communication PT Sriwijaya Air mengatakan pengenaan PPN dan bea masuk impor komponen pesawat itu membikin industri penerbangan Indonesia menangguk biaya operasional yang tinggi. Pajak tersebut menjadi satu dari tiga biaya terbesar dalam beban operasional maskapai.

Dua biaya lain adalah biaya bahan bakar pesawat yakni avtur dan biaya perawatan pesawat. Masalahnya, sebagian besar belanja operasional maskapai dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Sementara nilai kurs rupiah kian melemah. "Jadi wajar jika kami meminta keringanan pajak," ujar Agus.

Denon Berriklinsky Prawiraatmadja President PT Whitesky Aviation menjelaskan, saat ini besar pajak bea masuk impor komponen pesawat  sebesar 6 persen-12 persen. Ini adalah potongan pajak untuk kategori umum.

Alih-alih permintaan penghapusan PPN dan Bea Masuk dikabulkan, pebisnis maskapai saat ini malah mendengar kabar pemerintah justru berencana menerapkan dua pajak lain industri penerbangan.

Menurut Denon, pertama, pemerintah hendak mengenakan operating lease yakni pajak atas sewa pesawat. Pungutan kedua,financial lease pajak atas pembelian pesawat dengan cara mencicil. "Belum tahu besarannya berapa," ujar Denon.

Optimsitis ekspansi

Meski saat ini bisnis penerbangan tengah menghadapi cuaca buruk, Arif optimistis  maskapai nasional masih bisa bertahan melewati masa sulit. Dia menampik ada maskapai penerbangan yang bersiap gulung tikar.

Senada, Agus menegaskan, maskapai penerbangannya masih mampu berekspansi. "Kebutuhan konsumen penerbangan terus ada dan tidak dapat ditahan," papar Agus.

Seperti yang dilakukan oleh Sriwijaya Air, Agus bilang akan membuka rute luar negari baru. Namun, Sriwijaya belum mau menyebutkan rute anyar itu karena masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

Terbaru, maskapai itu baru saja menambah dua rute baru Medan–Trengganu serta Malaysia dan Ipoh pada Senin (24/11/2014) lalu. Saat ini Sriwijaya sudah melayani rute luar negeri tujuan Malaysia, China dan Bangladesh.

Selain menambah rute baru, Sriwijaya berencana  menambah armada. Kalau tak ada halangan Sriwijaya akan mendatangkan 10 pesawat baru lagi tipe Boeing 737-800. Penambahan pesawat dan rute itu untuk mendukung penambahan penumpang Sriwijaya. "Tiap tahun target kami penumpang tumbuh 10 persen - 12,5 persen,” papar Agus.

Maskapai penerbangan itu mengakui mengoperasikan rute internasional menguntungkan karena bisa mendatangkan pendapatan dalam dollar. Sampai semester I-2014, sumbangan rute luar negeri Sriwijaya mencapai 15 persen dari total pendapatan.

Hingga akhir 2014, Sriwijaya menargetkan menerbangkan 10 juta penumpang. Hingga September 2014, maskapai itu mengaku sudah menerbangkan delapan juta orang.

Mengenai penambahan pesawat, pada bulan ini Sriwijaya sudah mendatangkan satu pesawat baru. Kalau tak meleset, dua pesawat lagi akan segera menyusul. Satu pesawat akan datang besok Minggu (30/11/2014) dan satu lagi di bulan Desember 2014. Ketiga pesawat baru ini berjenis Boeing 737-800.

Sriwijaya optimistis kehadiran pesawat baru dan pembukaan rute baru bisa mendukung keuangan perusahaan agar tetap dalam keadaan sehat dan stabil.

Sumber : www.kompas.com

Pembahasan :

Seiring dengan akan dilaksanakannya Open Sky, sejumlah maskapai penerbangan meminta keringanan untuk bea masuk dan sejumlah pajak karena dirasa memberatkan. Di Negara ASEAN lain tidak dikenakan pajak pertambahan nilai untuk komponen.

Pihak maskapai pajak pertambahan (PPn) dan bea masuk membuat industry maskapai penerbangan menanggung biaya operasional yang tinggi. Karena pihak maskapai masih harus membiayai pembelian avtur dan perawatan pesawat.

Namun rupanya sebelum hal tersebut terealisasi, tersebar berita bahwa pemerintah akan menambah dua pajak untuk pihak penerbangan.

Kenaikan BBM Tekan Kinerja IHSG di Kuartal I 2015

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan mengalami tekanan pada kuartal I 2015 nanti. Hal tersebut terimbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Analis PT Investa Saran Mandiri, Hans Kwee mengungkapkan, kenaikan harga BBM subsidi akan membuat biaya operasional mengalami kenaikan. Hal tersebut akan menggerus pendapatan yang berimbas kepada penurunan laba emiten.

"Kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pada kuartal IV 2014 ini baru akan berimbas kepada laba emiten di kuartal I 2015 saja," jelasnya kepada Liputan6.com seperti ditulis pada Rabu (26/11/2014).

Selain itu, kenaikan harga BBM subsidi juga membuat bank Indonesia merespons kebijakan moneter dengan menaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 7,75 persen. Hal tersebut membuat pelaku pasar sedikit menggeser investasi mereka dari yang semula di pasar modal ke pasar uang.

Namun, Hans menjelaskan, kenaikan harga BBM subsidi tersebut akan berimbas positif kepada IHSG dalam jangka yang lebih panjang. Jika yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo terbukti yaitu memindahkan subsidi ke pembangunan infrastruktur.

"Dana BBM untuk infrastruktur sehingga jangka panjang bagus. Tapi kan itu jangka panjang dengan harapan dan asing masuk ke kita," tuturnya.

Pembangunan infrastuktur tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan membuat investasi asing untuk tertarik ke Tanah Air. Hal tersebut membuat kemenarikan tersendiri bagi investor pasar modal. (Amd/Gdn)

Sumber : www.liputan6.com

Pembahasan:

Imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi mempengaruhi IHSG, mengakibatkan laba emiten mengalami penurunan. IHSG akan berpengaruh pada kuartal I di tahun 2015 saja.

Karena kenaikan harga BBM bersubsidi juga mempengaruhi suku bunga BI menjadi 7,75% dan mengakibatkan para investor merubah investasinya dari pasar modal ke pasar uang.

Namun, jika hal merubah subsidi ke pembangunan instruktur berhasil. Makah al itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat menarik investor asing untuk menanamkan sahamnya ke Negara kita.

Pengusaha Nilai BI Tergesa-gesa Naikkan BI Rate

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan menjadi 7,75 persen dinilai langkah yang tergesa-gesa. "Iya (tergesa-gesa) langsung dia jebret," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Handaka Santosa, Rabu (26/11/2014).

Handaka mengatakan, tidak seharusnya pemerintah hanya memikirkan bagaimana menekan inflasi, namun mengabaikan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan BI rate, Handaka menambahkan, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang 5 persen. "Inflasi dijaga dengan ditekan itu beda," kata Handaka.

Handaka mengatakan, kenaikan suku bunga menyebabkan bermacam-macam angsuran yang harus dibayar masyarakat tambah mahal. "Nah itu menyebabkan daya belinya turun, karena dia akan menyelamatkan angsurannya dulu dong," kata Handaka.

Dampak dari turunnya permintaan pasar, menyebabkan pabrik-pabrik yang memproduksi pun turun. Akibatnya lagi, penyerapan tenaga kerja akan berkurang. Dampak lainnya, penggunaan bahan mentah untuk produksi juga berkurang.

"Menurut saya jangan terlalu tergesa-gesa, harus diamatin dulu. Ekonomi volume itu penting, jangan enak-enak aja menekan inflasi," kata Handaka.

BI mengumumkan kenaikan suku bunga acuan, hanya selang sehari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sumber : www.kompas.com

Pembahasan :

Pengusaha merasa bahwa BI sepatutnya tidak perlu terburu – buru untuk menaikkan suku bunga. Karena hal tersebut dapat memberikan dampak tingkat daya beli masyarakat. Masyarakat jadi enggan untuk membeli barang karena harganya akan semakin mahal.

Seharusnya pemerintah tidak hanya memikirkan penekanan inflasi, namun juga harus memikirkan mengenai pertumbuhan ekonomi. Karena yang dirasa oleh pengusaha bahwa pemerintah menekan inflasi namun tidak mempertimbangkan mengenai pertumbuhan ekonomi.

Jika daya beli masyarakat turun akan menimbulkan dampak yang cukup luas. Industry – industry akan mengurangi poduksinya sehingga akan menimbulkan kelebihan pekerja karena proses produksi yang sedikit. Untuk mengurangi penekanan biaya maka pihak industry akan mengurangi karyawan, sehingga akan menimbulkan pemutusan kerja (PHK).

Dampak yang ada akan cukup luas, maka pengusaha mengharapkan agar pemerintah memikirkan lagi mengenaik penekanan inflasi.

BI – OJK Bahas Target Kredit Perbankan

Bank diprediksi bakal tetap bertahan meski laju kredit melambat. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan, pihaknya masih membahas target pertumbuhan kredit perbankan tahun depan dengan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan agar nantinya dapat memberikan arahan pada industry perbankan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonom tahun depan.

                “Nanti di Bankers Dinner akan kami sampaikan (arahan pertumbuhan kredit),” tutur Agus di Bandung, kemarin. Pemerintah telah menargetkan perekonomian pada 2015 tumbuh 5,5 – 5,8 persen.

                Badan Pusat Statistik sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi masih melambat hingga kuartal ketiga tahun ini menjadi 5,01 persen. Pemerintah memprediksi sepanjang tahun ini mencapai 5,1 – 5,2 persen.

                Bank sentral memproyeksikan ekonomi tumbuh 5,4 – 5,6 persen tahun depan. Sedangkan kredit industry perbankan diprediksi bakal naik 15-17 persen pada 2015 untuk mengendalikan tekanan deficit neraca transaksi berjalan.

                Sebelumnya, Agus Martowardojo mengimbau kalangan perbankan agar turut menekan penyaluran kreditnya agar tumbuh 15 – 17 persen tahun ini. Sejalan dengan itu, bank sentral juga akan mendorong komposisi kredit bank, terutama ke sector – sector produktif berorientasi ekspor dan menyediakan barang substitusi impor serta mendukung upaya peningkatan kapasitas perekonomian.

                Ekonom dari Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, memperkirakan pada masa mendatang kalangan perbankan akan lebih selektif dalam menyalurkan pinjaman pada tahun ini. Kondisi ini akibat lesunya perekonomian akibat ketidakpastian global, situasi politik dalam negeri, dan masih besarnya deficit transaksi berjalan.

                Perbankan juga diperkirakan bakal lebih hati – hati menggelontorkan kredit pembiayaan kepada eksportir. “Bank bisa memilih debitor berpendapatan dolar tapi biaya produksinya dalam rupiah, misalnya,” tutur Fauzi. Adapun ekonom dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, optimistis bank – bank bakal tetap bertahan meskipun laju pertumbuhan kredit diperlambat. “Bank – bank juga pasti masih bisa mencetak laba di tengah tekanan kredit karena ada kompensasi atau kenaikan fee based income-nya,” tuturnya ketika dihubungi.

Sumber : Koran Tempo 13 November 2014, Jakarta

Pembahasan:

                Akibat masih lambatnya perekonomian di Indonesia, maka BI dan OJK membahas target kredit perbankan baru guna meningkatkan lajunya pereknomian di Indonesia. Industry perbankan dihimbau untuk lebih selektif dalam meminjamkan dana perbankan pada industri – industri kecil maupun besar.

Hal tersebut dikarenakan kondisi global yang tidak menentu serta isu – isu politik yang mempengaruhi lajunya perekonomian di Indonesia. Bank Sentral pun akan membantu dengan mendorong komposisi produk dari sector ekspor import guna meningkatkan lajunya perekonomian.

Rupiah Bergerak Menguat di Awal Pekan

Liputan6.com, Jakarta - Nilai tukar rupiah tercatat bergerak menguat seiring spekulasi para investor bahwa kenaikkan harga BBM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masuknya dana investasi asing ke Tanah Air mendorong naik nilai tukar rupiah di awal pekan.

Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, Senin (24/11/2014) menunjukkan nilai tukar rupiah menguat 39 poin ke level 12.122. Akhir pekan lalu nilai tukar rupiah bergerak stagnan di level 12.161 per dolar AS.

Sementara data kurs valuta asing Bloomberg, mencatat nilai tukar rupiah menguat 0,18 persen ke level 12.125 per dolar AS. Padahal nilai tukar rupiah sempat dibuka melemah di level 12.148 per dolar AS.

Hingga menjelang siang, nilai tukar rupiah masih berkutat di kisaran 12.120-12.148 per dolar AS.

Para investor asing menambah dana hingga Rp 12,5 triliun pada aset kepemilikannya dalam bentuk rupiah pada empat hari pertama pekan lalu.

Data dari kementerian keuangan terbaru menunjukkan, angka tersebut merupakan aliran dana masuk terbesar dalam setahun.

Pada Selasa pekan lalu Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000/liter masing-masing untuk premium dan sloar.

"Sangat mengejutkan melihat penguatan yang kuat mengingat laju inflasi akan semakin cepat meningkat dalam jangka pendek," ungkap analis fixed-income PT Trimegah Securities Dini Agmivia Anggraeni.

Namun para investor asing kini berharap pemangkasan subsidi BBM dapat meningkatkan posisi neraca berjalan saat ini, dan pertumbuhan ekonomi. (Sis/Nrm)

Sumber : www.liputan6.com

Pembahasan:

Dampak isu kenaikan BBM sepertinya memberikan angin segar untuk nilai tukar rupiah, seiring dengan spekulasi para investor mengenai kenaikan harga bbm yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Banyak investor  - investor asing yang menginvestasikan uangnya sehingga mendorong naik nilai tukar rupiah diawal pekan.

Investor asing pun mengharapkan dengan pemangkasan subsidi bbm dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dan posisi neraca berjalan. Dengan begitu dapat meningkatkan keuntungan investasi mereka.

Sinergi Meningkatkan Investasi dan Ekspor

Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk West Java Incorporated untuk menyinergikan pemangku kepentingan dalam mengeksekusi potensi perekonomian. Namun, provinsi yang ditempati 54 persen industry manufaktur nasional ini perlu menjaga keseimbangan karena merupakan lumbung pangan nasional.

Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menjelaskan, West Java Incorporated (WJI) atau forum pengembangan ekonomi daerah ini merupakan salah satu bentuk implementasi peningkatan investasi dan ekspor.

“Sumber pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang akan kami berikan penekanan pada investasi, kegiatan manufaktur, dan kegiatan yang akan memberikan nilai tambah pada ekspor,” ujar Agus seusai meresmikan WJI, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (12/11).

WJI merupakan pionir pengembangan regional investor relation unit (RIRU). Langkah ini memperhatikan posisis strategis Jabar dalam perekonomian nasional, seperti porsi terhadap produk domestic bruto nasional yang sebesar 14 persen. Selain itu, kontribusi ekspor nonmigas 18 persen atau terbesar nasional dan kontribusi terhadap inflasi nasional 18,5 persen. Provinsi ini juga menyumbang penyediaan padi nasional sekitar 30 persen.

Sebagai pionir dalam WJI, Agus mengharapkan, keberhasilan – keberhasilan itu mampu memacu daerah lain membangun hal yang sama.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan, WJI berupaya melembagakan komunikasi yang selama ini telah ada. Dengan WJI, persoalan birokrasi, keuangan, dan persoalan dunia usaha dapat segera ditangani.

Ahmad Heryawan mencontohkan, izin usaha di Singapura selesai dalam empat titik, sedangkan di Indonesia 17 titik.

Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah VI Jabar – Banten Dian Ediana Rae menambahkan, ditengah perekonomian domestic yang masih menghadapi masalah fundamental dan structural, kondisi produksi dan daya saing Indonesia, khususnya Jabar, masih rendah. Penyelesaian masalah ini memerlukan kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak.

Pertanian dan Perikanan

                Sebelumnya, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di BI Bandung, Selasa. Rapat juga membahas perbaikan infrastruktur sector pertanian dan perikanan sebagai salah satu focus pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2015.

                Dalam rapat itu, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan 5,1 – 5,2 persen. Perbaikan infrastruktur pertanian dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,5 – 5,8 persen pada 2015. Agus juga menekankan pembenahan sector pertanian dan perbaikan infrastruktur sebagai focus utama. Menurut dia, perbaikan itu bisa mengakselerasi pengembangan ekonomi daerah.

Sumber : Kompas, 13 November 2014

Pembahasan :

                Meningkatkan investasi dan ekspor sangat perlu dilakukan guna menambah pendapatan Negara, peningkatan tersebut dapat melalui industry manufaktur maupun perikanan dan pertanian.

Negara kita sangat kaya akan hasil perikanan dan pertanian, banyak laut dan juga perkebunan yang bisa dieksplore, ikan dan hasil laut lainnya dapat diekspor  . Industry manufaktur pun berjalan sangat baik, karena banyak produk – produk manufaktur dari Negara kita seperti kaos dan tas yang diekspor ke Negara tetangga. Hal tersebut membuktikan bahwa produk Negara kita sudah diakui kualitasnya oleh dunia.

                Namun untuk peningkatan kualitas produk yang lebih baik dan hasil yang lebih maksimal, diperlukan peningkatan infrastruktur yang baik dalam prosesnya. Seperti diketahui infrastruktur pada sector pertanian masih belum berkembang, sehingga hasil yang dihasilkan kurang optimal. Maka pemerintah perlu segera membenahi infrastruktur yang ada.

Menaker Bakal Perketat Tenaga Kerja Asing & Urusi Pengangguran

Kita tidak bisa membatasi jumlah tenaga kerja asing yang akan bekerja di perusahaan dalam negeri. Karena sekarang ini era keterbukaan dan perdagangan bebas. Yang bisa kita lakukan hanya lebih selektif dengan menentukan syarat-syarat khusus dalam memberikan perizinan.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M Hanif Dhakiri berjanji akan lebih selektif dan memperketat dalam pemberian izin tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut sangat diperlukan guna memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal.

"Kita tidak bisa membatasi jumlah tenaga kerja asing yang akan bekerja di perusahaan dalam negeri. Karena sekarang ini era keterbukaan dan perdagangan bebas. Yang bisa kita lakukan hanya lebih selektif dengan menentukan syarat-syarat khusus dalam memberikan perizinan," ujar Hanif usai membuka job fair khusus disabilitas di Graha Wisata Niaga, Solo, Sabtu (1/11).

Menurut Hanif, saat ini jumlah orang asing yang bekerja di Indonesia cukup banyak, yakni ada sekitar 72 ribu orang. Mereka menjadi pesaing bagi masyarakat pencari kerja, khususnya pencari kerja lokal.

Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, pihaknya juga akan mengupayakan percepatan sejumlah program yang berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. "Pemerintah juga akan mempercepat program sertifikasi profesi, ini cukup penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam negeri," tandasnya.

Menteri pertama Kabinet Kerja Jokowi yang datang ke Solo ini juga masih akan mengkaji kemungkinan untuk membentuk sebuah direktorat baru yang menangani masalah perluasan kesempatan kerja.

Dia mengatakan, selama ini pihaknya lebih banyak mengurusi orang yang sudah bekerja. Sedangkan direktorat baru itu nantinya akan lebih banyak mengurusi pengangguran dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Sumber : www.merdeka.com 1 November 2014

Pembahasan:

                Pemerintah memang sebaiknya mulai membatasi jumlah tenaga kerja asing, karena jumlah pencari kerja lokal di Indonesia masih sangat banyak. Sehingga sebaiknya lowongan pekerjaan tersebut diberikan kepada pencari kerja local. Jika dirasa kemampuan yang dibutuhkan kurang memadai, pemerintah dapat memberikan bimbingan untuk keahlian – keahlian yang dibutuhkan, sehingga pencari – pencari kerja dapat lebih berkembang.

Pengembangan pendidikan juga dapat dibekali melalui bangku – bangku sekolah dan universitas agar calon pencari kerja dapat mempersiapkan diri untuk bersaing di kemudian hari.